Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di Lingkup Pemkot Semarang
Kota Semarang telah menjadi pusat perhatian publik akibat penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), dan suaminya, Alwin Basri. Keempat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup dua pihak swasta berinisial M dan RUD. Langkah ini diambil dalam rangkaian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan bahwa penyelidikan oleh KPK, termasuk penggeledahan yang dilakukan di Balai Kota Semarang sejak Rabu (17/7) hingga Minggu (21/7), tidak seharusnya mengganggu pelayanan publik di Kota Semarang. “Secara konsep, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Semua pejabat harus tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, termasuk Wali Kota,” ujarnya.
Sumarno juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah belum melaporkan atau mengecek langsung ke Pemkot Semarang terkait sejauh mana penggeledahan dilakukan. “Masih berproses ya. Jadi kita dari Pemprov Jateng juga belum melakukan langkah melapor terhadap Kota Semarang,” jelasnya pada Jumat (19/7).
Kemungkinan Penggantian Wali Kota
Menyinggung tentang kemungkinan penggantian posisi Wali Kota Semarang, Sumarno menyatakan bahwa penggantian dengan Pelaksana Harian (Plh) hanya akan dilakukan jika Wali Kota Hevearita ditetapkan sebagai terdakwa. “Aturannya, jika sudah menjadi terdakwa atau ditahan, baru akan ada penggantian sementara karena asas praduga tak bersalah tetap berlaku,” tambahnya.
Kronologi Penyidikan Kasus Tipikor di Pemkot Semarang
Selasa (20/1/2023): KPK memeriksa 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Pemkot Semarang.
Rabu (30/1/2024): KPK kembali memeriksa pejabat Pemkot Semarang.
Jumat (23/2/2024): KPK melanjutkan pemeriksaan dan meminjam Kantor BPKP Jawa Tengah.
Rabu (17/7/2024): KPK memeriksa ASN Pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu. Tim penyidik membawa sejumlah koper berisi barang bukti. Hevearita Gunaryanti Rahayu, suaminya, dan dua pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka.
Minggu (21/7/2024): Penyidikan direncanakan berlangsung hingga hari ini.
Tiga Kasus Dugaan Tipikor di Pemkot Semarang
Pengadaan Barang dan Jasa 2023-2024: Kasus ini melibatkan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemkot Semarang selama dua tahun terakhir.
Pemerasan Terhadap Pegawai Negeri: Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.
Penerimaan Gratifikasi: Dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara di Pemkot Semarang periode 2023-2024.
Tanggapan dan Langkah Ke Depan
Dalam menghadapi situasi ini, Pemprov Jawa Tengah mengharapkan agar seluruh pelayanan publik di Kota Semarang tetap berjalan normal. Para pejabat Pemkot diharapkan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
Selain itu, Sekda Sumarno juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. “Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Penggantian pejabat hanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku jika status terdakwa telah ditetapkan atau ada penahanan yang mengganggu tugas pelayanan publik,” tegasnya.
Proses hukum ini menjadi ujian bagi integritas dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Semarang. Dengan dukungan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum, diharapkan transparansi dan keadilan dapat terwujud demi kepentingan bersama.
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang menuntut perhatian serius dari semua pihak, khususnya dalam menjaga kelancaran pelayanan publik dan menghormati proses hukum yang berlaku. Keputusan KPK untuk mencegah Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, beserta dua pihak swasta bepergian ke luar negeri menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung upaya ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.